peraturan tentang kerjasama daerah. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. peraturan tentang kerjasama daerah

 
54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerahperaturan tentang kerjasama daerah  Adapun tata cara tersebut adalah sebagai berikut: ABSTRAK: a

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); jdih. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG MELALUI MEDIA MASSA. 2. persiapan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau KSDPK Menurut PP ini, pihak ketiga yang dapat menjadi mitra KSDPK terdiri atas: a. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar Daerah; 9. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. LANDASAN KERJASAMA SISTER PROVINCE/CITY OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Peraturan mengenai kerjasama luar negeri telah berkembang seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang terus diperbaharui hingga Undang-Undang No. ABSTRAK: a. 9. 7. 85 Reviews · Cek Harga: Shopee. bahwa untuk meningkatkan kualitas. Adanya Permendagri No. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 2011. Pola Kerjasama Daerah Kabupaten Karawang juga sebagai kebijakan dan strategi kerjasama daerah untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2017-2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah T. 2020/NO. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan P erangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah an Daerah . Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Tentang: Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 29: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Selasa, 06 November 2018: Diunduh Sebanyak: 20. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan. penyusunan. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentarig9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun. b. 2010. 7 Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Yeremias Keban, Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip. Download. undang-undang tersendiri;30) 3) Terdapat ketentuan mengenai formula tarif/besaran sewa, jenis usaha penyewa dan aturan mengenai perjanjian sewa, pengakhiran sewa, tata cara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan. 4. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DENGAN MEDIA MASSA T. perusahaan daerah itu sendiri sehingga dibutuhkan kajian perhitungan nominal dana penyertaan modal. 2017. Tempat Penetapan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu untuk menjamin kepastian hukum pengaturan Kerjasama Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentana Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 10. Selain itu, berkaitan dengan bidang usaha hilir minyak dan gas bumi, bagi para pihak yang melakukan kerjasama berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan. Peraturan Bupati (PERBUP) Entitas. 8. No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Daerah. Kabupaten Sumedang. untuk Kerjasama infrastruktur jangka waktu 10 tahun dan dapat. U. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. pdf. Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik memerlukan kerjasama antar daerah (KAD). Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. Perda 10 Tahun 2017 Kerjasama-final AUTENTIFIKASI. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. . Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Presiden No. dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa; 1. Pasal 18 ayat · (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kerjasama Antar Daerah. Presiden Jokowi Tinjau Pameran Hub Space di JCC. 25 Tahun 2020 tentang Tata cara. 73, TLN No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 120. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. INFOASN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan. Mekanisme kerjasama Perumda Tirta Patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD, menurut PP ini, adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. / Dokumen Hukum. 112, TLN No. 06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Kerjasama Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. / Peraturan Perundang-undangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Lampung melalui kerja sama daerah; dengan diundangkannya PP No. 1. Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Namun, dengan berlakunya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah; 5. jdih. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah (PP) NO. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. bahwa keberadaan Pembangunan Wilayah merupakan salah satu. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. ABSTRAK: a. c. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. ICW menilai, putusan tersebut membuktikan bahwa KPU RI keliru dan bobrok dalam membuat aturan. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang. menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Kerjasama Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c perlu menetapkan Per aturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain; Mengingat : 1. Serta Peraturan Mentri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah K egiatan Sosialisasi Permendagri No. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 19/prt/m/2016 tentang pemberian dukungan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam kerjasama penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia,Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan. T ahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah. bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Publik, daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan; b. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka; 11. ABSTRAK: Dalam rangka menunjang program pengelolaan informasi saluran dan komunikasi publik, kegiatan pengembangan kemitraan layanan dan infonnasi publik yang dilaksanakan oleh. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Detail Peraturan. NOMOR 9 TAHUN 2011 . 4, LD No 4/ 2017. Kita memiliki banyak aturan hukum yang menjadi dasar apabila melakukan kerjasama. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 11. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018, telah diatur mengenai Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur tersebut perlu disempurnakan;Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam. DOWNLOAD. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah. 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Implementasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diwujudkan dalam “Rencana Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” yang. ABSTRAK: a. PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Semua regulasi tersebut bertujuan sebagai payung hukum sekaligus dasar gerak pemerintah daerah di dalam melakukan kerjasama dengan daerah yang lain. SETKAB. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2020. bahwa kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur perlu mendapat payung hukum untuk menjaminkepastian dalamberinvestasi; c. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional; 2. 12, LN. ABSTRAK: bahwa penerangan jalan umum merupakan bagian dari pelayanan dasar yang diperlukan dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; bahwa untuk. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023. E. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pedoman. 371, 2020 KEMENDAGRI. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. ABSTRAK: Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayan publik, maka perlu dilakukan Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah. Bidang. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah. Prinsip dan Tujuan; 3. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/KepalaPeraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ·112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 2. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. A. Tipe Dokumen. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 12. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG POLA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU, Menimbang : a. 2011/NO. Berlaku. 5 Tahun 1962. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga. (2) Gubernur membantu Menteri dalam pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah kabupaten/kota. Ilmu Administrasi Negara Fisipol, UGM, 2009. GO. Perubahan - Peraturan Pemerintah - Pengelolaan - Barang - Milik - Negara/Daerah. ruang lingkup; b. 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah serta. 1. Tentang. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun. Peraturan pemenrintah no 28 tahun 2018 Tentang kerjasama daerah. Pemanfaatan Barang Milik Negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah. Hukum Positif Indonesia-. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018. penghambat kerjasama daerah. Pembayaran Ketersediaan. Salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 7 ayat 1 poin g UU No. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), yang memberikan kewenangan pengelolaan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017). 10. N0. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 28, LN. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republijk Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 16. Beranda. 2016. meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung peraturan daerah dan juga sumberdaya aparatur pelaksanaan kerjasama daerah yang memiliki. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kerjasama Antar Daerah. ABSTRAK: a. ÐÏ à¡± á> þÿ m o. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. bahwa kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur perlu mendapat payung hukum untuk menjaminkepastian dalamberinvestasi; c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,. Belum Tersedia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Nomor. 37. T.